Jakarta — Gelombang kritik menguat setelah Anies Baswedan kembali menyoroti pola pemerintah pusat dalam menerbitkan kebijakan yang dinilainya “muncul secara tiba-tiba tanpa arah dan tanpa komunikasi yang layak”. Meski bukan kali pertama Anies mengungkapkan keresahan terhadap praktik pengambilan keputusan di tingkat nasional, kali ini respons publik tampak lebih nyaring, terutama di media sosial.
Dalam sebuah forum diskusi kebijakan publik di Jakarta, Anies menyampaikan bahwa pemerintah harus menyadari dampak luas dari setiap aturan yang ditetapkan. Menurutnya, pola kebijakan “instan” yang belakangan sering terlihat justru menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha.
Ia menilai, dalam negara demokratis, kebijakan tidak boleh dirumuskan secara terburu-buru, apalagi diterbitkan tanpa kajian terbuka. “Rakyat tidak seharusnya dipaksa menyesuaikan diri dengan keputusan yang mereka sendiri tidak tahu asal-usulnya,” ujarnya dalam forum tersebut. Pernyataan itu kemudian menyebar luas dan menjadi bahan diskusi hangat.
Kebijakan Mendadak dan Efek Domino
Sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah akhir-akhir ini memang menuai perdebatan, terutama karena diumumkan dalam rentang waktu yang pendek dan diimplementasikan segera setelahnya. Para pengamat menilai, hal ini menimbulkan efek domino: dari ketidakpastian usaha hingga keresahan masyarakat yang merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Anies menyoroti bahwa proses konsultasi publik yang semestinya menjadi bagian integral dari pembuatan regulasi justru semakin jarang dilakukan. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh mengambil jalan pintas demi mengejar kecepatan, dengan mengorbankan kualitas dan transparansi.
Menurutnya, banyak kebijakan akhirnya harus direvisi berulang kali karena tidak melalui kajian matang. Hal ini bukan hanya menurunkan efektivitas kebijakan itu sendiri, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. “Kalau kebijakan diumumkan jam 12 malam dan besok pagi harus berjalan, siapa yang tidak bingung?” ujarnya menegaskan.
Respons Publik: Mendukung atau Mencibir?
Pernyataan Anies langsung mengundang reaksi beragam. Pendukungnya menganggap kritik tersebut sebagai suara yang mewakili keresahan masyarakat. Mereka menilai pemerintah perlu lebih terbuka dalam proses penyusunan kebijakan, terutama pada sektor-sektor yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
Di sisi lain, beberapa pihak menilai kritik Anies sekadar manuver politik. Mereka menganggap gaya penyampaiannya terlalu keras dan dapat memperkeruh suasana. Namun, bagi sebagian lainnya, kejernihan kritik diperlukan agar pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap proses perumusan kebijakan yang dinilai terlalu dipusatkan dan tertutup.
Di media sosial, topik kritik Anies sempat menempati posisi teratas. Warganet membahas contoh-contoh kebijakan mendadak yang mereka alami, seperti perubahan aturan administrasi publik, kebijakan transportasi, hingga penyesuaian harga yang diumumkan secara tiba-tiba.
Desakan untuk Transparansi
Dalam momentum tersebut, beberapa lembaga pemantau kebijakan turut mengingatkan pentingnya meningkatkan mekanisme partisipasi publik. Mereka menekankan bahwa pemerintah harus memberikan penjelasan memadai sebelum menerapkan aturan baru, termasuk memberikan waktu transisi yang rasional.
Anies, dalam penjelasan lebih lanjut, menegaskan bahwa kritiknya bukan untuk melemahkan otoritas pemerintah, melainkan mendorong tata kelola yang lebih akuntabel. Menurutnya, transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga melibatkan publik dalam perjalanan sebuah kebijakan sejak awal hingga akhir.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah perlu mengantisipasi dampak sosial dari regulasi yang dibuat, terutama bagi kelompok rentan. Kebijakan yang tiba-tiba, katanya, seringkali memperbesar jurang ketidaksetaraan karena mereka yang paling terdampak justru yang paling tidak siap.
Debat Kebijakan yang Semakin Panas
Kritik terbaru Anies terhadap kebijakan “mendadak” ini diperkirakan akan terus menggema dalam beberapa hari ke depan. Di tengah dinamika politik dan ekonomi nasional, perdebatan mengenai kualitas proses pembuatan kebijakan diprediksi akan semakin intens.
Apakah kritik ini akan mendorong pemerintah untuk memperbaiki pola pengambilan keputusan, atau justru menambah panas tensi politik? Waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, suara publik kini semakin lantang menuntut transparansi dan akuntabilitas dua hal yang menjadi inti kritik Anies dalam forum tersebut.